JAMBORE NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
The National Jamboree on Health Services
“Desa Sehat untuk Indonesia Sehat”
Jakarta, 4-7 November 2019

 

MENGAPA PERTEMUAN NASIONAL INI PENTING DAN PERLU DI IKUTI?

Tantangan kesehatan yang kompleks membutuhkan response yang kompherensif dan cepat. Diperlukan upaya terus menerus untuk mengoreksi kebijakan, me-replikasi kerja-kerja baik dan terobosan berbagai pihak dalam pembangunan kesehatan ini; terutama inisiatif kolaborasi sektor kesehatan dan pemerintah di tingkat desa. Desa memiliki posisi penting dimana terdapat otonomi dan dana desa bagi pembangunan kesehatan sehingga penting untuk terus menguatkan sinergi dan peran desa dalam mewujudkan Indonesia Sehat.

Latar Belakang

  • SPM Kesehatan sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 yang di ikuti oleh Permendagri N0. 100 Tahun 2018 dan Permenkes No. 4 Tahun 2019 telah memberikan ketentuan bagi daerah untuk melaksanakan SPM Kesehatan secara efektif. Kementerian Dalam Negeri melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan ini di tahu 2019 untuk itu perlu diberikan umpan balik atas status pelaksanaan SPM Kesehatan ini (sesuai tahapan dalam Permendagri tersebut) untuk masukan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan di tahun 2020.
  • Aspek kelembagaan Puskesmas sebagai PPK BLUD masih terkendala dibanyak Kabupaten/Kota, dari hampir 10.000 Puskesmas di tanah air; baru sekitar 1400 yang melaksanakan konsep PPK BLUD, sementara hal ini diamanatkan dalam Pasal 346 dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tidak kurang dari 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait percepatan pembentukan PPK BLUD oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan terbaru yaitu Permendagri N0. 79 Tahun 2018 sebagai pengganti dari Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Badan Umum Layanan Daerah juga lebih memudahkan jalan bagi Daerah untuk memberikan fleksbilitas bagi UPTD Puskesmas dan Rumah Sakit untuk menjalankan PPK BLUD.
  • Penjaminan mutu melalui upaya internal perlu ditingkatkan pelaksanaannya sehingga menjadi dasar bagi terciptanya budaya mutu yang berkelanjutan. Kebijakan Kementerian Kesehatan serta Kredensialing yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan mendorong adanya system penjaminan mutu internal pada Fasyankes; beberapa upaya tersebut penting untuk diketahui oleh daerah dalam penjaminan mutu kedepan.
  • Berbagai upaya dan terobosan baik dalam pelayanan kesehatan telah dilaksanakan dibanyak tempat namun upaya perluasan (replikasi) pelaksanaan masih perlu ditingkatkan. Untuk itu penting menghadirkan forum nasional untuk mendorong berbagai terobosan dan hal tersebut diatas sekaligus memberikan apresiasi (award) kepada insan dan institusi kesehatan Indonesia yang telah memberikan peran signifikan dalam memberikan kesehatan yang paripurna

TUJUAN PERTEMUAN NASIONAL

Tujuan Umum:

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi insan dan institusi kesehatan dalam mencapai Indonesia sehat dari desa.

Tujuan Khusus:

  1. Meningkatkan pemahaman stakeholders kesehatan (khususnya mereka yang terlibat langsung dalam penyediaan layanan kesehatan) terkait berbagai praktek baik dan terobosan upaya kesehatan (terutama dari lingkup desa).
  2. Memberikan apresiasi kepada insan dan institusi kesehatan yang memiliki kinerja signifikan dalam pelayanan kesehatan.
  3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan SPM Kesehatan (khususnya Jenis Pelayanan Dasar di Kabupaten/Kota)
  4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi daerah dalam penyiapan Puskesmas menjalankan konsep PPK BLUD.
  5. Meningkatkan sinergi pemerintah desa dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan.
  6. Meningkatkan pemahaman fasyankes dalam upaya penjaminan mutu internal yang efektif meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

PESERTA PERTEMUAN NASIONAL

Pertemuan ini penting untuk diikuti oleh:

  • Kementerian Kesehatan
  • Kementerian Dalam Negeri
  • Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
  • Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota
  • Pimpinan Rumah Sakit (Pemerintah dan Swasta)
  • Kepala Puskesmas dan FKTP-lainnya
  • Kepala Desa, Lurah dan Camat
  • Asosiasi Profesi, Asosiasi FKTP dan Asosiasi Rumah Sakit

 Term of Reference (TOR) Jambore Nasional dapat di unduh disini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *